Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) memiliki berbagai fungsi yang penting dalam pengelolaan sektor transportasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Peraturan Menteri Perhubungan:

1. Dasar Hukum: Permenhub berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan norma, ketentuan, dan pedoman dalam sektor perhubungan, termasuk penerbangan, angkutan darat, laut, dan kereta api.

2. Pengaturan: Permenhub menetapkan aturan dan pedoman operasional yang harus diikuti oleh berbagai stakeholders dalam industri transportasi, seperti perusahaan transportasi, pengguna jasa, dan pemerintah daerah.

3. Keselamatan dan Keamanan: Salah satu fungsi utama Permenhub adalah untuk memastikan keselamatan dan keamanan transportasi dengan menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat.

4. Pengawasan dan Penegakan: Permenhub memberikan landasan untuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam sektor transportasi. Ini termasuk sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.

5. Pengembangan dan Peningkatan: Permenhub juga berfungsi sebagai alat untuk mendukung pengembangan dan peningkatan sistem dan infrastruktur transportasi, termasuk inovasi dan pengadopsian teknologi baru.

6. Koordinasi Antar Lembaga: Permenhub membantu dalam koordinasi antara berbagai lembaga dan sektor yang berkaitan dengan transportasi, memastikan bahwa semua pihak bergerak dalam arah yang sama dan mematuhi peraturan yang ada.

7. Pengaturan Kebijakan: Permenhub berfungsi untuk menetapkan kebijakan dan strategi transportasi nasional yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia.

8. Edukasi dan Informasi: Melalui Permenhub, informasi dan edukasi tentang aturan di bidang transportasi dapat disebarluaskan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam penggunaan layanan transportasi.

9. Adaptasi dan Responsibilitas: Permenhub memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kondisi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan transportasi.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, Peraturan Menteri Perhubungan berperan penting dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.